Pop Culture as Protest: Komparasi Gerakan Sosial One Piece di Indonesia, Filipina, dan Nepal dalam Reformasi Politik dan Representasi Rakyat

Munculnya internet di abad ke-21 memudahkan penyebaran budaya populer (yang biasa disebut pop culture atau budaya pop). Budaya pop meliputi berbagai media, baik musik, film, novel, dan berbagai karya lainnya. Pop culture kini dapat mencerminkan realitas politik melalui representasi, mobilisasi, dan produksi makna di ruang digit. Menurut Weldes & Rowley (2015), simbol dan narasi budaya populer telah bergeser menjadi bahasa politik dari keterhubungan global individu dan komunitas dalam keadaan sosial yang berbeda. Salah satu contoh yang paling menarik dari dinamika saat ini adalah karya fiksi berjudul “One Piece” . Mengisahkan perjalanan tokoh bernama Luffy dengan kru bajak lautnya mencari harta karun legendaris sambil melawan kekuatan politik dunia yang kuat. Ceritanya diwarnai konflik antara kelompok yang menghadapi tekanan melawan struktur pemerintah dunia yang dominan. Narasi perlawanan terhadap tirani, solidaritas di antara yang tertindas, dan pencarian kebebasan semua menjadikan One Piece sebagai simbol universal perjuangan bagi yang tertindas dan keadilan sosial. Maka dari itu, tulisan ini menganalisa adopsi simbol dan tema dari One Piece di tiga negara yaitu Indonesia, Filipina, dan Nepal. Ketiganya menunjukkan adaptasi lokal dari budaya global sebagai sarana kritik sosial walaupun dengan masing-masing sejarah gerakan populer yang khas, praktik budaya digital, dan budaya politik.

Teori framing membahas bagaimana suatu gerakan sosial membangun makna politik melalui simbol-simbol dan narasi publik. Snow dan Benford (1988) menjelaskan ada tiga dimensi framing, yaitu diagnostic, prognostic, dan motivational. Diagnostic framing berfungsi untuk mengidentifikasi sumber-sumber ketidakadilan dan membangun identitas kolektif melalui suatu tafsiran sosial yang bersifat konstruktif (Snow, 2013). Menggunakan One Piece sebagai konteks, beberapa orang membangun solidaritas dan menafsirkan simbol-simbol seperti bendera bajak laut dan sosok Luffy yang meyakini bahwa kebebasan sebagai nilai tertinggi menjadi bentuk konotasi perlawanan terhadap tindakan korupsi dan represi politik yang dilakukan pemerintah. Proses ini juga mendefinisikan mobilizing grievances, yaitu mengubah keluhan sosial untuk dijadikan isu perlawanan publik (Caiani, 2023). Setelah itu, prognostic framing berfokus pada bagaimana suatu komunitas menyusun rencana dan menentukan solusi atas persoalan yang telah diidentifikasi. Penggunaan bendera Bajak Laut Topi Jerami dalam demonstrasi masyarakat dan mural kota di Indonesia menyebar melalui unggahan media sosial, terutama X dan Instagram. Komunitas aktivis kemudian menggunakannya sebagai sarana visual untuk menunjukkan masalah otoritarianisme dan korupsi. Simbol yang sama muncul di ruang protes online di Filipina melalui forum anime dan fan community Facebook. Hingga padapasa tahun 2025, para aktivis Gen Z Nepal menggunakan server Discord "Youth Against Corruption" untuk mengadakan jajak pendapat virtual yang menggunakan diskusi dan pemeriksaan fakta untuk memilih pemimpin sementara. Jajak pendapat ini akhirnya memenangkan mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki sebagai calon perdana menteri interim perempuan pertama Nepal. Ketiganya mengindikasikan ada suatu perencanaan aksi kolektif yang ditujukan untuk melawan otoritarianisme serta ketidakadilan sosial.

Gelombang protes di Indonesia pada tahun 2025 menandai munculnya generasi muda yang semakin sadar akan persoalan demokrasi dan keadilan sosial. Protes besar-besaran terjadi di berbagai kota setelah munculnya revisi undang-undang yang dinilai cukup kontroversial karena melemahkan pengawasan publik terhadap berjalannya pemerintahan itu sendiri. Dalam konteks demonstrasi tersebut, simbol One Piece dipilih sebagai bentuk perlawanan. Bendera tengkorak dan topi jerami bajak laut Luffy berkibar di gedung DPR dan di jalan Makassar, bersama lautan massa. Situasi pada kelas aksi tersebut sangat monokrom, dan massa menyebut aksi mereka “Indonesia Gelap.” Simbol hingga bendera bajak laut diadaptasi untuk menegaskan identitas gerakan solidaritas rakyat melawan sistem yang menindas, seperti para bajak laut di kisah One Piece.

Di Filipina, demonstrasi besar menentang skandal korupsi terjadi pada September 2025 menjalar di Manila dan kota-kota besar lainnya. Di jembatan Ayala dan kawasan Mendiola, massa yang sebagian besar terdiri dari mahasiswa dan aktivis muda mengibarkan bendera One Piece, simbol yang terinspirasi dari aksi di Indonesia dalam beberapa bulan sebelumnya. Mereka menyatu dengan semangat tim Topi Jerami sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan rakus. Dengan slogan "Revolution of the Straw Hats" yang menjadi viral di platform X dan TikTok, gambar Luffy dengan senyum menantang tersebar di spanduk, mural, dan unggahan media sosial.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia dan Filipina, Nepal memperlihatkan resonansi simbolik One Piece mencapai puncaknya ketika generasi muda melakukan demonstrasi di jalan-jalan untuk menentang korupsi dan batas-batas kebebasan berbicara. Nepal yang masih berjuang untuk menstabilkan sistem politik pasca-monarki, melihat demonstrasi besar-besaran dengan bendera bajak laut berkibar di antara asap dan teriakan massa sebagai salah satu cara yang efektif. Para demonstran yang sebagian besar terdiri dari Generasi Z, menggunakan karakter Luffy dan Jolly Roger sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap para politisi yang mereka anggap tidak mendukung kesejahteraan dan transparansi rakyat.

Lalu mengapa kemudian hasil dari gerakan sosial di tiga negara ini menjadi berbeda, padahal di semua negara menggunakan One Piece sebagai simbol perlawanan masyarakat terhadap kekuatan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri, narasi dan simbolisme dari One Piece telah memperoleh fungsi politis dalam lanskap sosial Nepal, Indonesia, dan Filipina, meskipun dalam eksekusinya terdapat hasil yang berbeda di masing masing negara. Di Nepal, penggunaan simbol dan slogan yang terinspirasi dari One Piece terinternalisasi dengan dinamika transisi politik pasca-monarki yang ditandai dengan fragmentasi elit, rendahnya legitimasi pemerintah, serta kekecewaan masyarakat terhadap stagnasi reformasi. Kondisi ini membuat pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain menyerap narasi anti korupsi, anti otoritarian, dan solidaritas horizontal yang terjadi luas di masyarakat sebagai manifestasi dari alur One Piece itu sendiri. Konvergensi antara komunitas digital, jaringan aktivisme mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil membuat simbol budaya pop tersebut berfungsi sebagai katalis bagi konsolidasi gerakan kolektif. Momentum protes yang bersinergi dengan narasi anti-korupsi dan akuntabilitas turut mendorong instabilitas politik bagi petahana, sehingga berkontribusi pada konteks terjadinya perubahan kepemimpinan, termasuk pemilihan Perdana Menteri baru.

Di sisi lain, dinamika di Indonesia menunjukan bahwa simbolisme One Piece lebih berfungsi sebagai alat artikulasi kritik dan counter pemerintah dalam bentuk pembentukan opini publik dibanding sebagai pemicu perubahan struktural dan institusional. Meski ekspresi berbasis One Piece banyak eksis dalam bentuk meme, poster, demonstrasi, dan karya seni politik, narasi ini tidak cukup kuat untuk berkembang sebagai tekanan politik yang sistematis dan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan relatif stabilnya institusi politik, keberadaan mekanisme formal penyaluran aspirasi, serta kemampuan petinggi politik dan media untuk meredam simbol budaya pop. hasilnya adalah DPR tetap mengkonsolidasikan dukungan terhadap pemerintah, dan Prabowo berhasil melanggengkan legitimasi politiknya melalui koalisi supermajoritas. Gerakan berbasis budaya pop menghasilkan tekanan wacana dan mobilisasi afektif, tetapi elite mampu merespons melalui strategi kooptasi politik, narasi stabilitas, dan kontrol agenda publik.

Kasus Filipina memperlihatkan pola yang serupa dengan Indonesia dalam hal keterbatasan daya transformasi politik, namun dengan karakteristik berbeda yang dipengaruhi oleh populisme, personalisme politik, dan tingginya polarisasi digital. Narasi One Piece memang digunakan untuk mengekspresikan resistensi terhadap dinasti politik dan kecenderungan otoritarian, tetapi ekosistem media sosial yang rentan terhadap disinformasi dan propaganda partisan menyebabkan simbolisme tersebut mudah mengalami pembelahan makna dan kooptasi. Akibatnya, simbol budaya pop lebih sering menjadi perangkat komunikasi moral atau retorika oposisi yang beroperasi dalam kompetisi naratif, ketimbang menjadi basis konsolidasi gerakan sosial yang terorganisasi. Pada akhirnya, Dinasti politik tetap kokoh, konsolidasi kekuasaan eksekutif berlanjut, dan tidak terjadi perubahan kebijakan atau reposisi elite yang berkaitan dengan fenomena ini.

Referensi

Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). Framing processes and social movements: An overview and assessment. Annual review of sociology, 26(1), 611-639.

Caiani, M. (2023). Framing and social movements. Discourse Studies, 25(2), 195-209. https://doi.org/10.1177/14614456231154734

Snow, D. A. (2013). Framing and social movements. The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements, 1-7.

Weldes, J., & Rowley, C. (2015). So, How Does Popular Culture Relate to World Politics? In C. Rowley & J. Weldes (Eds.), Popular Culture and World Politics: Theories, Methods, Pedagogies (pp. 9–35). London: Routledge.