Geopolitik Asia Tenggara 2025: Antara Rivalitas Kekuatan Besar dan Rapuhnya Sentralitas ASEAN

Wilayah Laut China Selatan (LCS) menjadi salah satu wilayah yang sangat strategis di seluruh dunia karena menghubungkan Asia Timur dengan seluruh dunia dan melimpahnya Sumber Daya Alam (SDA). Posisi strategis tersebut membuatnya diperebutkan berbagai negara sekitarnya, terutama oleh China. China dengan justifikasi nine dash line mengklaim hampir seluruh wilayah LCS dengan justifikasi historis. Klaim nine dash line tersebut ditolak oleh negara tetangganya, seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia karena tidak berdasarkan hukum internasional.

Sesuai dengan UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), klaim nine dash line China yang dianggap ilegal dibawa ke arbitrase internasional oleh Filipina. Arbitrase menyatakan bahwa klaim nine dash line China tidak memiliki kekuatan hukum yang diatur oleh UNCLOS. Keputusan tersebut tidak diterima China dan mereka menjadi semakin agresif di LCS dengan membangun pulau buatan, pangkalan militer, dan menggunakan meriam air ke kapal dari negara lain. Aksi tersebut dikecam berbagai negara, beberapa diantaranya adalah Vietnam, Indonesia, dan Filipina.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) sebagai organisasi regional di Asia Tenggara menjadi salah satu aktor utama dalam diplomasi isu LCS antara anggotanya dengan China. Salah satu solusi yang ditawarkan ASEAN adalah pembuatan Code of Conduct (CoC) dengan harapan adanya solusi damai yang dapat membawa kembali stabilitas di wilayah (ASEAN, 2021). Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi ASEAN dalam membentuk CoC, baik dari internal maupun eksternal. Secara eksternal, terdapat perbedaan pandangan antara China dengan ASEAN soal seberapa mengikat secara hukum CoC nantinya. Secara internal, terdapat perbedaan pandangan terhadap isu LCS dalam negara anggota ASEAN. Artikel ini akan melihat bagaimana perbedaan respons anggota ASEAN dengan fokus Vietnam, Filipina, dan Indonesia dalam menghadapi isu LCS.

China merupakan salah satu negara dengan penggunaan minyak terbesar di dunia. Untuk memenuhi kebutuhan yang selalu bertambah tiap tahun maka China memberlakukan langkah-langkah untuk mengamankan rantai pasok energi. Pertama, China melakukan ekspansi ke negara-negara Timur Tengah sebagai pemasok minyak. Kedua, China memperluas sumber impor hingga ke negara-negara Afrika, Rusia, Asia Tengah, dan Amerika Selatan. Ketiga, China mengamankan jalur transportasi minyak ke negaranya, termasuk wilayah perairan Selat Malaka dan Laut China Selatan. China melihat bahwa LCS memiliki cadangan SDA yang besar dan membuat mereka menjadi lebih protektif terhadap LCS, yaitu dengan menerapkan klaim nine dash line dan melakukan peningkatan kekuatan lautnya di wilayah tersebut (Ivanna, 2016).

Klaim tersebut menimbulkan ketegangan antar negara-negara ASEAN, namun mereka tidak bertindak karena adanya hubungan ekonomi dengan China lewat perjanjian perdagangan bebas yang bernama ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sejak tahun 2002. ACFTA dibentuk dengan harapan mampu menyokong perekonomian dari negara-negara ASEAN (Hajar Aswad & Zulva Azijah, 2021). Hal ini menyebabkan adanya ketergantungan ekonomi antara kedua belah pihak karena ASEAN adalah pasar yang sangat potensial bagi China.

Selain itu, China mengadakan program Belt and Road Initiative (BRI) yang dianggap lebih menjanjikan jika diterapkan kepada negara-negara ASEAN dibandingkan negara lain (Alfi et al., 2023). BRI menciptakan koridor ekonomi baru di kawasan Asia Tenggara dengan menghubungkan wilayah-wilayah penting ekonomi dari China hingga Asia Tenggara. BRI memfasilitasi konektivitas aliran barang dan investasi, serta membuka peluang baru bagi pembangunan industri dan jaringan pasokan regional. Misalnya, melalui proyek-proyek infrastruktur seperti jalur kereta api dan jalur laut, BRI mendorong integrasi ekonomi yang jauh lebih dalam antara negara-negara ASEAN, memperluas pasar regional, dan meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN di pasar global (Erba, 2024).

Pengaruh China di kawasan Asia Tenggara, terutama melalui pembangunan ekonomi dan hubungan dagang yang intensif, membuat pengaruh AS di dunia, termasuk di Asia Tenggara mengalami perubahan. China muncul sebagai satu kekuatan dominan baru yang mengancam pengaruh AS. Kekuatan yang dimiliki China saat ini menjadi proyeksi kekuatan di masa yang akan datang. AS terancam akan tergeser oleh China dengan kapasitas ekonomi dan militernya yang cukup mendominasi di kawasan Asia Tenggara, terutama pada kasus LCS.

Konflik LCS membuka kesempatan bagi AS untuk membangun kedekatan dengan Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara ASEAN dan meningkatkan peranan AS di Asia Tenggara. Malaysia, Vietnam, dan Filipina memahami bahwa konflik LCS sulit diakhiri dengan damai. Mereka menilai bahwa ASEAN sebagai organisasi kawasan tidak dapat menengahi konflik tersebut, terlebih setelah kegagalan membuat kesepakatan yang dapat menyelesaikan klaim teritorial. Mereka menilai bahwa membangun aliansi dengan negara yang lebih besar dan kuat serta dianggap mampu menjadi penjamin keselamatan adalah langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian konflik tersebut (Ivanna, 2016).

Konflik LCS mengacu pada perselisihan teritorial, klaim kedaulatan, dan sengketa maritim yang melibatkan negara-negara di kawasan LCS. Konflik ini melibatkan sejumlah negara, termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Konflik ini memicu ketegangan politik, militer, dan perselisihan diplomatik antara negara-negara yang terlibat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik ini, salah satunya adalah dengan melibatkan ASEAN. ASEAN berperan sebagai mediator untuk mencapai penyelesaian damai melalui dialog dan hukum terhadap sengketa wilayah yang melibatkan beberapa negara anggota ASEAN dan China. ASEAN telah berusaha menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara melalui pendekatan diplomasi dan dialog, salah satunya adalah dengan merumuskan Code of Conduct untuk mengatur perilaku negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan (Nursyifa et al., 2023).

Keputusan ini diambil karena pada dasarnya ASEAN dibentuk untuk mengadakan kerjasama antara negara-negara anggota, sehingga mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada mekanisme konsensus, sehingga keputusan ASEAN merupakan keputusan seluruh negara anggota, bukan keputusan ASEAN itu sendiri. Dengan kata lain, ASEAN bukan merupakan organisasi yang independen, melainkan keputusan ASEAN masih tergantung pada kehendak bersama antar negara anggota (Nursyifa et al., 2023). Kondisi inilah yang membuat ASEAN belum berhasil menerapkan Code of Conduct secara penuh dikarenakan adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara anggota.

Perbedaan pendekatan anggota ASEAN tersebut memengaruhi tingkat kemajuan negosiasi isu LCS antara ASEAN dan China. Terdapat tiga negara utama yang memiliki perbedaan pandangan isu LCS, yaitu Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Perbedaan respons tersebut berakar dari narasi, politik domestik, dan kepentingan nasional masing-masing negara. Fragmentasi tersebut juga berpengaruh dalam negosiasi dan implementasi CoC antara China dengan ASEAN.

Vietnam

Vietnam merupakan salah satu tetangga Cina yang melawan Cina secara langsung dalam isu LCS. Perlawanan tersebut dilakukan dengan cara konfrontatif dan diplomasi. Secara konfrontatif, Vietnam melakukan reklamasi lahan di wilayah LCS, membangun pangkalan militer, dan memasang radar serta senjata pertahanan sebagai langkah antisipasi serangan China. Untuk memenuhi kebutuhan pertahanan maritim, Vietnam memutuskan untuk mengerahkan milisi maritim. Selain lewat jalur konfrontasi, Vietnam juga mencoba bekerja sama dengan ASEAN dan negara non ASEAN. Vietnam memperkuat kerja sama dengan AS dengan membentuk Comprehensive Strategic Partnership (CSP) dan menerima pelatihan AS di angkatan laut mereka (Mai et al., 2024). Jepang juga mengidentifikasi ancaman di LCS dan meningkatkan hubungan mereka dengan Vietnam menjadi CSP di tahun 2023 lalu (Vietnam Law and Legal Forum, 2023).

Aksi Vietnam tidak banyak dikomentari China, terutama aksi reklamasi. Terdapat asumsi bahwa kurangnya respon China terhadap Vietnam didasari adanya kemungkinan Vietnam semakin mendekat ke AS dan sekutunya apabila mereka mengkritik Vietnam dengan keras (Borton, 2024). Keputusan Vietnam merupakan usaha untuk menjaga perbatasan mereka karena kapal China seringkali melanggar batas ZEE Vietnam dan hampir 90% ekspor mereka harus melewati LCS. Masuknya kapal China ke wilayah Vietnam juga mengakibatkan konflik antara Angkatan Laut (AL) Vietnam dan China (The Straits Times, 2019). Pembangunan pangkalan militer di LCS dapat membantu Vietnam dalam mempertahankan wilayah mereka sekaligus menyeimbangkan pengaruh China di LCS (Snell, 2025).

Filipina

Didorong oleh maritime nationalism, Filipina dan China seringkali terlibat konfrontasi di LCS. Filipina melihat Cina sebagai ancaman terhadap integritas batas maritim mereka. Persepsi tersebut semakin kuat ketika Cina berkali-kali menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Salah satu konfrontasi menarik terjadi ketika kapal patroli China ditabrak oleh kapal perang China saat mereka sedang mengejar kapal Filipina (Ng, 2025).

Filipina melihat agresivitas China sebagai ancaman dan memperkuat pertahanan mereka dengan berbagai cara, seperti memperbarui dan memperkuat kerja sama dengan AS lewat Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Melalui EDCA, AS memiliki akses penggunaan beberapa pangkalan militer Filipina untuk pertahanan mutual (III, 2024). AS dan Filipina juga sering melakukan latihan militer bersama yang menunjukkan kedekatan kedua negara (MCPHERSON et al., 2023).

Terdapat pandangan bahwa posisi Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 akan membuat ASEAN fokus dalam menyelesaikan CoC pada bulan Juli 2026. Walau begitu pandangan tersebut dianggap sulit terjadi karena Cina dan ASEAN masih belum menemukan kesamaan pandangan dalam isu LCS. ASEAN juga harus menghadapi konflik internal, seperti konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand. Konflik internal dan penolakan dari Cina dapat mempersulit tujuan Filipina dalam menyelesaikan CoC pada tahun 2026 (Venkataramani, 2025).

Indonesia

Berbeda dengan Vietnam dan Filipina yang memilih tindakan konfrontasi, Indonesia memposisikan diri sebagai negara netral yang bertindak sesuai hukum internasional, seperti UNCLOS. Posisi tersebut dipengaruhi politik bebas aktif yang dianut Indonesia dan persepsi primus inter pares sebagai salah satu negara terbesar di ASEAN. Posisi ini diperkuat dengan usaha Indonesia untuk menegosiasikan dokumen Code of Conduct dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam konflik LCS (Basundoro & Yakti, 2025).

Netralitas Indonesia terlihat memudar pada Pemerintahan Prabowo saat ini. Berbeda dengan pendahulunya, Prabowo terlihat tidak konsisten dalam menentukan kebijakan LCS. Contohnya pada kunjungannya ke China pada tahun 2024, Indonesia dan China mengeluarkan pernyataan bersama yang kontroversial. Pernyataan tersebut kontroversial karena adanya paragraf yang membuat Indonesia mengakui secara implisit klaim nine dash line –yang berlawanan dengan posisi Indonesia selama ini. Pengakuan adanya nine dash line menjadi semakin jelas ketika Prabowo menyebutkan adanya tumpang tindih maritim dengan China saat pidatonya di Forum Diplomatik Antalya. Sementara itu Prabowo juga menekankan pentingnya menghormati keputusan tribunal 2016 soal LCS dan mengikuti aturan di UNCLOS saat pertemuannya dengan AS (Darmawan, 2024).

Terdapat kemungkinan posisi ambiguitas Prabowo merupakan strategi untuk ‘menenangkan’ China. Sebagai negara maritim, mayoritas perbatasan Indonesia adalah lautan. Namun, kapabilitas TNI AL jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan People's Liberation Army Navy (PLAN). Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang asimetris dengan China yang mempengaruhi posisi Indonesia di LCS (Samy, 2023). Pada akhirnya, perbedaan kapabilitas angkatan laut dan hubungan ekonomi China dengan Indonesia mempengaruhi keputusan Indonesia untuk tidak berkonfrontasi dengan China dan menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Kesimpulan

Konflik LCS merupakan konflik multidimensional yang memerlukan kerjasama banyak negara yang seringkali memiliki perbedaan pandangan. Cina melihat LCS sebagai wilayah mereka dengan justifikasi nine dash line. Klaim China dibantah negara lain, terutama Filipina, Vietnam, dan Indonesia. ASEAN sebagai organisasi regional mencoba menjadi mediator konflik. Sayangnya terdapat perpecahan pandangan internal yang menyebabkan anggota ASEAN dan China gagal menyepakati CoC hingga saat ini. Adanya negara dari luar Asia seperti AS juga meningkatkan ketegangan di LCS serta mempersulit dialog.

Referensi

III, L. J. A. (2024, March 27). Readout of Secretary of Defense Lloyd J. Austin III’s Call With Philippine Secretary of National Defense Gilberto Teodoro Jr. [Press release]. Retrieved December 18, 2025, from https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/3719906/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iiis-call-with-philippine-secret/

Alfi, R., Sabiq Muawal, F., & Arjuna Ismail, G. (2023). Hubungan Tiongkok dan ASEAN: Upaya Tiongkok menjadi Kekuatan Hegemon di Asia Tenggara. 7(1).

ASEAN. (2021, October 19). Priority Areas of Cooperation. Retrieved December 18, 2025, from https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/peaceful-secure-and-stable-region/situation-in-the-south-china-sea/priority-areas-of-cooperation/

Basundoro, A., & Yakti, P. D. (2025, May 13). Indonesia’s South China Sea policy needs more than legalism. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2025/05/13/indonesias-south-china-sea-policy-needs-more-than-legalism/

Borton, J. (2024, December 9). Vietnam quiet, firm and resilient in the South China Sea. Asia Times. https://asiatimes.com/2024/12/vietnam-quiet-firm-and-resilient-in-the-south-china-sea/

Darmawan, A. R. (2024, November 12). Has Indonesia fallen into China’s nine-dash line trap? The Interpreter. Retrieved December 17, 2025, from https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/has-indonesia-fallen-china-s-nine-dash-line-trap

Erba, R. (2024). Belt and Road Initiative sebagai Gerbang Konektivitas di Asia Tenggara. Global & Policy, 12(02).

Hajar Aswad, & Zulva Azijah. (2021). Influence of ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) on Imports of Phone Origin China In ASEAN. JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, 10(2), 154–175. https://doi.org/10.29244/jekp.10.2.2021.154-175

Ivanna, R. (2016). SENGKETA CHINA DAN ASEAN DI LAUT CHINA SELATAN. International & Diplomacy, 2(1).

Mai, L., Poling, G. B., & Quitzon, J. (2024). An indispensable upgrade: the U.S.-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership. CSIS. Retrieved December 23, 2025, from https://www.csis.org/analysis/indispensable-upgrade-us-vietnam-comprehensive-strategic-partnership

MCPHERSON, P., LEMA, K., & GHOSHAL, D. (2023). How the U.S. courted the Philippines to thwart China. In Reuters. Reuters. Retrieved December 18, 2025, from https://www.reuters.com/investigates/special-report/us-china-philippines-marcos/

Ng, K. (2025, August 11). China rams own warship while chasing Philippine vessel. BBC. Retrieved December 18, 2025, from https://www.bbc.com/news/articles/cev22n0lm1xo

Nursyifa, S., Nusa, M., Hanafi, I. H., & Tuhulele, P. (2023). Peran Association Of South East Asian Nations (ASEAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Laut China Selatan. PATTIMURA Law Study Review, 1, 199–207. https://www.academia.edu/19954636/Peran_ASEAN_dalam_Konflik_Laut_Cina_Selatan,

Samy, M. (2023). SOLDIERS AND DIPLOMATS: INDONESIAN NAVAL DIPLOMACY IN THE SOUTH CHINA SEA. Indonesian Journal of International Relations, 7(1), 119–139. https://doi.org/10.32787/ijir.v7i1.446

Snell, G. (2025, December 17). Vietnam nears completion of militarized South China Sea outposts. Defense News. https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2025/12/17/vietnam-nears-completion-of-militarized-south-china-sea-outposts/

The Straits Times. (2019, August 27). Pentagon accuses China of “bullying tactics” in waters off Vietnam. The Straits Times. https://www.straitstimes.com/world/united-states/pentagon-accuses-china-of-bullying-tactics-in-waters-off-vietnam

Venkataramani, B. (2025, December 9). With the Philippines as ASEAN chair, a South China Sea agreement is unlikely to be concluded in 2026. Chatham House. Retrieved December 23, 2025, from https://www.chathamhouse.org/2025/12/philippines-asean-chair-south-china-sea-agreement-unlikely-be-concluded-2026

Vietnam Law and Legal Forum. (2023, November 28). Vietnam, Japan issue joint statement on elevation of relations to comprehensive strategic partnership. Retrieved December 23, 2025, from https://vietnamlawmagazine.vn/vietnam-japan-issue-joint-statement-on-elevation-of-relations-to-comprehensive-strategic-partnership-70875.html