Invasi AS ke Venezuela: Bagaimana Seharusnya Indonesia Bersikap?

INVASI Amerika Serikat ke Venezuela dan penculikan Presiden Nicolas Maduro sebenarnya menempatkan Indonesia pada persimpangan yang tidak nyaman.

Sebagai middle power dan pemimpin tradisional ASEAN, kita menghadapi dilema klasik: mempertahankan prinsip atau menjaga kepentingan pragmatis.

Sikap yang diambil oleh Indonesia akan menentukan kredibilitas Indonesia sebagai suara independen Global South dalam tatanan internasional yang sedang bergeser.

Pertanyaannya bukan apakah Indonesia harus bereaksi, tetapi bagaimana bereaksi dengan cara yang konsisten dengan identitas strategisnya tanpa mengorbankan kepentingan nasional jangka panjang.

Warisan prinsip dan beban kepemimpinan

Indonesia membangun reputasi internasionalnya selama ini di atas fondasi prinsip yang jelas: anti-imperialisme, penghormatan terhadap kedaulatan, penyelesaian sengketa secara damai, dan non-intervensi.

Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung melahirkan Dasasila yang menjadi acuan negara-negara pascakolonial.

Sepuluh prinsip itu bukan sekadar deklarasi politik, tetapi manifestasi pengalaman historis bangsa yang pernah dijajah selama tiga setengah abad.

ASEAN Way yang menjadi modus operandi kawasan Asia Tenggara sejak 1967 juga menempatkan prinsip non-intervensi dan penghormatan kedaulatan sebagai pilar utama.

Indonesia bukan hanya anggota, tetapi arsitek utama norma-norma ini. Ketika Myanmar mengalami kudeta militer 2021, ketika Kamboja menghadapi krisis politik, ASEAN selalu merujuk pada prinsip-prinsip ini sebagai panduan.

Sekarang prinsip-prinsip itu sedang diuji secara telanjang. Invasi AS ke Venezuela melanggar semua norma yang Indonesia perjuangkan selama tujuh dekade.

Jika Jakarta diam atau memberikan respons setengah hati, pertanyaannya sederhana: apakah prinsip kedaulatan dan non-intervensi hanya berlaku ketika tidak berbenturan dengan kepentingan negara besar?

Apakah Indonesia hanya pemimpin regional yang vokal terhadap isu di kawasan sendiri dan isu tertentu seperti isu Palestina, tetapi bungkam ketika pelanggaran terjadi di belahan dunia lain?

Sebagai kekuatan menengah, Indonesia memiliki kapasitas terbatas untuk memengaruhi perilaku kekuatan hegemonik.

Jakarta tidak bisa memaksa Washington mengembalikan Presiden Maduro ke Venezuela, seperti halnya tidak bisa memaksa Beijing menghentikan aktivitas di Laut China Selatan.

Kekuatan Indonesia terletak pada soft power, diplomasi multilateral, dan kemampuan membangun koalisi negara-negara dengan kepentingan serupa.

Namun, keterbatasan kapabilitas bukan alasan untuk tidak mengambil posisi. Negara Middle powers yang efektif adalah mereka yang mampu memanfaatkan platform multilateral untuk membentuk narasi dan memengaruhi norma internasional.

Kanada, Australia, Brasil, Afrika Selatan—semua middle powers yang berpengaruh karena mereka konsisten membela prinsip tertentu, meski tidak selalu sejalan dengan preferensi great powers.

Indonesia seharusnya belajar dari kasus invasi Rusia ke Ukraina. Meski Indonesia tidak menjatuhkan sanksi pada Moskow, Indonesia secara konsisten menyuarakan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina di forum-forum internasional.

Presiden Jokowi bahkan mengunjungi baik Kyiv maupun Moskow, menunjukkan komitmen pada penyelesaian damai tanpa memihak salah satu pihak dalam konflik great power rivalry.

Konsistensi prinsip itu harus diterapkan pada kasus Venezuela. Bukan karena Jakarta mendukung rezim Maduro, tetapi karena cara AS melakukan intervensi melanggar hukum internasional fundamental.

Kritik terhadap Maduro dan kritik terhadap invasi AS adalah dua hal yang bisa dan harus berjalan bersamaan.

Opsi kebijakan dan konsekuensinya

Indonesia punya beberapa opsi respons, masing-masing dengan konsekuensi berbeda.

Pertama, diam atau respons minimal. Opsi ini menjaga hubungan baik dengan Washington, tetapi mengorbankan kredibilitas prinsip.

Negara-negara ASEAN dan Global South akan mempertanyakan kepemimpinan Indonesia. Jika Jakarta diam ketika hegemon melanggar kedaulatan negara lain, apa jaminan Indonesia akan vokal membela anggota ASEAN jika menghadapi situasi serupa?

Kedua, mengutuk keras dan mengajukan resolusi di PBB bersama negara-negara Global South lainnya.

Opsi ini konsisten dengan prinsip, tetapi berpotensi memperkeruh hubungan dengan AS di saat Jakarta membutuhkan Washington sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pengaruh China di kawasan.

Konsekuensi ekonomi juga harus diperhitungkan mengingat investasi dan perdagangan dengan AS cukup signifikan.

Ketiga, jalan tengah: menyuarakan penghormatan terhadap hukum internasional dan kedaulatan tanpa menyebut AS secara eksplisit, sambil mendorong penyelesaian damai melalui dialog inklusif yang melibatkan rakyat Venezuela.

Opsi ini diplomatik, tetapi berisiko dianggap setengah hati dan tidak jelas posisinya.

Opsi kedua—sikap tegas dan jelas—adalah pilihan yang harus diambil, dengan kalkulasi strategis yang cermat.

Ada sejumlah argumen untuk mengambil sikap tegas.

Pertama, konsistensi prinsip adalah aset strategis jangka panjang. Dalam tatanan multipolar yang sedang terbentuk, negara middle power membutuhkan kredibilitas untuk membangun koalisi dan memengaruhi norma.

Indonesia tidak akan dipercaya sebagai pemimpin Global South jika hanya berani vokal terhadap pelanggaran oleh negara-negara tertentu, tetapi diam terhadap pelanggaran oleh negara lain.

Kedua, apa yang terjadi di Venezuela mengancam kepentingan Indonesia secara langsung. Jika invasi unilateral dengan dalih penegakan hukum atau anti-narkoba diterima sebagai praktik yang sah, China bisa menggunakan logika serupa untuk intervensi di negara-negara Asia Tenggara dengan dalih anti-terorisme atau penegakan hukum maritim.

Norma non-intervensi yang melindungi negara kecil dan menengah sedang dikikis. Indonesia punya kepentingan vital mempertahankannya.

Ketiga, sikap tegas tidak berarti konfrontasi total dengan AS. Diplomasi yang cerdas bisa menyampaikan posisi prinsipil sambil tetap menjaga saluran komunikasi dengan Washington.

Indonesia bisa membingkai sikapnya bukan sebagai anti-Amerika, tetapi sebagai pro-hukum internasional dan pro-multilateralisme.

Ini sejalan dengan kepentingan jangka panjang AS sendiri dalam menjaga tatanan berbasis aturan, meski tindakan saat ini kontradiktif.

Realitas politik dan strategi pelaksanaan

Tentu saja, sikap tegas harus diimplementasikan dengan strategi realistis. Indonesia tidak bisa sendirian. Jakarta harus membangun koalisi dengan negara-negara Global South lainnya, terutama Brasil, Afrika Selatan, India, dan negara-negara ASEAN. Suara kolektif akan lebih kuat dan mengurangi risiko isolasi.

Di forum PBB, Indonesia harus bisa mengambil peran leading dalam mendorong resolusi Majelis Umum yang menegaskan kembali prinsip kedaulatan dan larangan penggunaan kekuatan.

Meski resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, ia penting untuk membentuk opini internasional dan memperkuat norma.

Indonesia juga harus menggunakan posisi dalam berbagai forum multilateral seperti G20, MIKTA (Mexico, Indonesia, South Korea, Turkey, Australia), dan Gerakan Non-Blok untuk mengangkat isu ini.

Strategi multilayer diplomacy akan memperkuat pesan tanpa membuat Jakarta terlihat sebagai single crusader melawan Washington.

Di tingkat regional, Indonesia perlu memastikan ASEAN mengambil posisi yang jelas, meski kemungkinan ada perbedaan pandangan di antara anggota.

Konsensus ASEAN tentang penghormatan terhadap kedaulatan dan hukum internasional harus ditegaskan kembali, bahkan jika tidak secara spesifik menyebut kasus Venezuela.

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan Global South bukan warisan otomatis yang bisa diandalkan selamanya, tapi harus dipertahankan melalui konsistensi prinsip dan keberanian mengambil posisi bahkan ketika tidak nyaman.

Indonesia tidak bisa terus bermain aman dengan retorika diplomatik yang ambigu. Dalam situasi di mana hukum internasional fundamental dilanggar secara telanjang, abstain atau diam adalah bentuk ketidak patuhan yang akan diingat.

Negara-negara lain terutama di ASEAN akan melihat bagaimana Indonesia bereaksi hari ini, untuk menilai apakah mereka bisa mengandalkan solidaritas Indonesia ketika kedaulatan mungkin dalam kondisi terancam.

Invasi dan Penculikan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat adalah ujian bagi Indonesia: apakah kita hanya "regional power" yang vokal di zona nyaman sendiri, atau middle power global yang berani membela prinsip universal, bahkan ketika berhadapan dengan hegemon.

Pilihan yang diambil akan menentukan relevansi dan kredibilitas Indonesia dalam tatanan internasional dekade mendatang.

Prinsip bukan sekadar ornamen retorika dalam pidato resmi. Ia adalah kompas strategis yang membedakan pemimpin dari pengikut dalam politik global yang semakin brutal ini.

Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2026/01/07/135926770/invasi-as-ke-venezuela-bagaimana-seharusnya-indonesia-bersikap?page=all#page2.

Penulis : Arif Darmawan
Editor : Sandro Gatra