Serangan AS dan Israel ke Iran: Prediksi ke Depan dan Pelajaran Untuk Indonesia

PAGI itu, pukul 09.27 waktu Teheran, 28 Februari 2026, langit Iran berubah menjadi neraka. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer gabungan terbesar di Timur Tengah sejak invasi Irak 2003. "Operation Epic Fury" (AS) dan "Operation Shield of Judah" (Israel) menghujani Teheran dan setidaknya tujuh kota lain dengan ratusan rudal dan bom.

Presiden Trump mengumumkan "operasi tempur besar" melalui video di Truth Social, sementara Netanyahu menyebut serangan ini bertujuan menghilangkan "ancaman eksistensial" dari Iran. Tujuh rudal menghantam area dekat kompleks Ayatollah Khamenei. Istana kepresidenan, markas besar IRGC, fasilitas nuklir, hingga sebuah sekolah dasar perempuan di Minab — yang menewaskan setidaknya 40 orang — menjadi sasaran.

Beberapa jam kemudian, Iran membalas. Rudal-rudal balistik menghujani Israel, pangkalan Armada Kelima AS di Bahrain, Al Udeid Air Base di Qatar, pangkalan Al-Dhafra di Abu Dhabi, dan Al-Salem di Kuwait. Ledakan terdengar hingga Riyadh.

Houthi di Yaman mengumumkan akan melanjutkan serangan terhadap pelayaran di Laut Merah. Seorang pejabat senior Iran menyatakan kepada Al Jazeera bahwa "semua aset dan kepentingan Amerika dan Israel di Timur Tengah telah menjadi target yang sah" — tanpa ada lagi "garis merah." Dalam satu hari, Timur Tengah telah berubah.

Pertanyaannya bukan lagi apakah kawasan ini sedang dalam krisis. Pertanyaannya adalah: tatanan dunia macam apa yang akan muncul dari puing-puing ini?

Diplomasi Gagal — atau Sengaja Digagalkan?

Yang membuat serangan 28 Februari ini sangat mengganggu secara moral dan strategis adalah konteks diplomatiknya. Hanya dua hari sebelumnya, putaran ketiga perundingan nuklir AS-Iran baru saja berakhir di Jenewa, Swiss, dimediasi oleh Oman. Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi menyatakan bahwa "kemajuan signifikan telah dicapai" dalam negosiasi tersebut, dan kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan teknis di Wina pekan berikutnya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bahkan menyebut kesepakatan "sudah dalam jangkauan, asalkan diplomasi diberikan prioritas." Kedua delegasi dilaporkan telah bertukar proposal yang disebut "kreatif dan konstruktif," termasuk kemungkinan konsesi terkait program nuklir Iran dan pelonggaran sanksi.

Namun seorang pejabat pertahanan Israel kemudian mengungkapkan kepada Reuters bahwa serangan ini telah "direncanakan selama berbulan-bulan dan tanggal peluncurannya diputuskan berminggu-minggu sebelumnya" — bahkan ketika negosiasi masih berlangsung. Ini bukan sekadar kegagalan diplomasi. Ini adalah pembunuhan terhadap diplomasi itu sendiri. Dari perspektif teori permainan, pihak yang bernegosiasi sambil merencanakan serangan telah melakukan apa yang disebut strategic deception — menggunakan meja perundingan sebagai kedok untuk persiapan militer. Mantan Presiden Rusia Medvedev menyebut perundingan itu sebagai "operasi kamuflase."

Terlepas dari posisi politik seseorang, sulit untuk membantah tuduhan ini ketika faktanya berbicara demikian. Implikasi ini sangat serius bagi arsitektur diplomasi global. Jika negosiasi bisa digunakan sebagai alat untuk menidurkan lawan sambil mempersiapkan serangan, maka kepercayaan terhadap proses diplomatik — fondasi terpenting dari hubungan internasional — telah retak secara fundamental. Negara-negara yang sedang dalam perundingan dengan kekuatan besar, dari Korea Utara hingga negara-negara Teluk, kini punya alasan tambahan untuk tidak pernah mempercayai meja negosiasi.

Unilateralisme Telanjang

Hal yang paling mencolok dari serangan ini adalah sepinya koalisi. Berbeda dengan Perang Teluk 1991 yang melibatkan 35 negara, atau invasi Irak 2003 yang setidaknya punya "coalition of the willing," serangan terhadap Iran kali ini dilakukan oleh dua negara: AS dan Israel. Tidak ada mandat Dewan Keamanan PBB. Tidak ada otorisasi Kongres AS. Bahkan di dalam negeri AS sendiri, 85 persen warga Amerika menentang perang dengan Iran.

Dalam tradisi realisme hubungan internasional, serangan preemptif hanya bisa dibenarkan jika ada ancaman imminent — nyata dan segera. Prasyarat itu jelas tidak terpenuhi; yang ada justru sebaliknya, negosiasi sedang menunjukkan kemajuan.

Serangan ini lebih mencerminkan pilihan politik ketimbang kebutuhan strategis yang mendesak. Ini mengkonfirmasi sesuatu yang telah lama dicurigai oleh banyak pengamat: tatanan berbasis aturan (rules-based order) yang selalu dikhotbahkan Barat kini hanya berlaku secara selektif.

Ketika kekuatan terbesar di dunia bisa menyerang negara berdaulat — sambil menargetkan infrastruktur sipil termasuk sekolah — tanpa mandat multilateral apa pun, maka preseden yang tercipta sangat berbahaya. Pesan yang terkirim ke seluruh dunia sederhana: hukum internasional hanya mengikat bagi yang lemah, dan menjadi opsional bagi yang kuat.

Lima Prediksi Strategis ke Depan

Berdasarkan analisis terhadap pola eskalasi sejak Juni 2025, struktur kekuatan regional, dan respons aktor-aktor kunci, berikut lima proyeksi yang perlu dicermati.

Pertama, konflik ini tidak akan "terbatas." Trump menyatakan operasi akan berlangsung "beberapa hari." Namun sejarah membuktikan bahwa tidak ada perang di Timur Tengah yang berakhir sesuai jadwal perencananya.

Iran masih memiliki sekitar 1.500 rudal balistik jarak pendek dan 200 peluncur. Jaringan proksinya — Houthi, milisi Irak, sisa-sisa Hizbullah — mungkin lebih lemah dari sebelumnya, tetapi justru karena lemah, mereka lebih tidak terkontrol dan lebih tidak terprediksi.

Houthi sudah mengumumkan akan melanjutkan serangan di Laut Merah. Ada sekitar 5.000 tentara AS di Irak dan Suriah yang berada dalam jangkauan serangan milisi pro-Iran. Eskalasi multi-front bukan kemungkinan, itu sudah terjadi.

Kedua, harga minyak akan melonjak tajam, dan Global South yang paling menderita. Selat Hormuz, yang dilewati 20 persen pasokan minyak dunia dan 22 persen LNG global setiap hari, kini menjadi zona perang. Parlemen Iran telah menyetujui mosi untuk menutup selat tersebut.

Goldman Sachs memperkirakan bahkan gangguan parsial di Selat Hormuz bisa mendorong Brent melampaui 100 dolar per barel; Oxford Economics memproyeksikan penutupan penuh Hormuz akan melambungkan harga ke 130 dolar, menaikkan inflasi AS ke 6 persen, dan memangkas PDB global hingga 0,8 persen.

Bagi negara-negara berkembang yang menghabiskan proporsi PDB lebih besar untuk impor energi, lonjakan harga minyak akan langsung bertranslasi menjadi inflasi pangan dan potensi instabilitas sosial. Indonesia, yang merupakan net importir minyak, akan merasakan dampak ini secara langsung melalui tekanan pada subsidi BBM dan APBN.

Ketiga, proliferasi nuklir akan menjadi keniscayaan. Ironi terbesar dari serangan "anti-nuklir" ini adalah bahwa ia justru memperkuat argumen bagi setiap negara untuk memiliki senjata nuklir. Logikanya sederhana dan kejam: Libya menyerahkan program nuklirnya pada 2003 — Gaddafi dijatuhkan dan dibunuh pada 2011. Ukraina menyerahkan senjata nuklir warisan Soviet pada 1994 — Rusia menginvasi pada 2014 dan 2022. Irak tidak punya senjata pemusnah massal — dihancurkan pada 2003. Sekarang Iran, yang sedang bernegosiasi soal nuklirnya, diserang ketika proses diplomasi masih berjalan.

Pesan yang diterima oleh setiap negara di dunia sangat jelas: satu-satunya jaminan keamanan sejati adalah memiliki senjata nuklir sendiri. Para pakar memperingatkan bahwa jika Iran akhirnya memperoleh senjata nuklir, dan serangan ini justru memperkuat motivasi mereka — kaskade proliferasi bisa terjadi di Timur Tengah (Arab Saudi, Turki, Mesir) dan bahkan mendorong Jepang, Korea Selatan, dan Australia untuk mempertimbangkan kapabilitas nuklir. Keempat, realignment geopolitik besar sedang berlangsung. Analisis Chatham House menangkap pergeseran ini dengan tajam: kekuatan dan ambisi Iran di kawasan telah menyusut, dan bagi para pemimpin Timur Tengah, risiko terbesar kini bukan lagi Iran, melainkan Israel yang ekspansionis dan agresif, serta potensi keruntuhan negara Iran yang akan menciptakan kekacauan lebih besar dari apa pun yang pernah dialami kawasan ini.

China, sementara itu, memainkan strategi jangka panjang. Menurut laporan Middle East Eye, Beijing dilaporkan telah mengirim drone kamikaze dan sistem pertahanan udara HQ-16 serta HQ-17AE ke Iran, meskipun China sendiri belum mengonfirmasi pengiriman ini. Iran, China, dan Rusia juga menggelar latihan angkatan laut bersama "Maritime Security Belt 2026" di Selat Hormuz pada pertengahan Februari, tepat saat AS membangun kekuatan militernya di kawasan. Rusia, di sisi lain, telah menandatangani kesepakatan senilai 495 juta euro untuk memasok sistem rudal pertahanan udara Verba ke Iran. Konvergensi kepentingan antara China, Rusia, dan Iran semakin terlihat — meski belum menjadi aliansi militer formal, pola kerja sama ini menunjukkan bahwa arsitektur keamanan Timur Tengah sedang mengalami pergeseran struktural yang akan berdampak jauh melampaui krisis saat ini.

Kelima, Board of Peace dan misi Indonesia di Gaza akan terdampak langsung. Serangan terhadap Iran memperumit secara dramatis misi ISF di Gaza, di mana 8.000 tentara TNI akan ditempatkan di Rafah. Iran adalah pendukung utama Hamas. Serangan AS-Israel terhadap Iran akan memicu gelombang kemarahan baru di Gaza dan di seluruh dunia Muslim.

TNI yang bertugas di bawah struktur komando yang dipimpin AS dan baru saja membom Iran, akan berada dalam posisi yang secara politik dan operasional sangat sulit. Bagaimana Indonesia bisa dipandang sebagai "penjaga perdamaian yang netral" ketika komandan atasannya adalah pihak yang baru melancarkan serangan besar terhadap negara Muslim?

Kredibilitas misi perdamaian Indonesia sudah dipertanyakan sebelum serangan ini. Setelah 28 Februari, pertanyaan itu menjadi jauh lebih tajam.

Pelajaran untuk Indonesia

Serangan terhadap Iran menegaskan kembali — dengan cara yang paling brutal — mengapa politik luar negeri bebas-aktif bukan sekadar slogan warisan masa lalu, tetapi kebutuhan strategis yang paling relevan di abad ke-21.

Dunia sedang terpecah. Di satu sisi ada AS dan Israel yang bertindak unilateral. Di sisi lain ada China dan Rusia yang membangun poros tandingan. Di tengahnya ada Eropa yang terpecah, Teluk yang terkepung, dan Global South yang menanggung akibat tanpa punya kursi di meja keputusan. Di tengah polarisasi ini, Indonesia seharusnya menjadi suara kewarasan — bukan pengikut salah satu pihak.

Bergabung dengan Board of Peace yang diketuai Trump, mengirim 8.000 tentara di bawah komando AS, dan membayar Rp17 triliun untuk keanggotaan — semua keputusan ini diambil sebelum bom jatuh di Teheran. Setelah 28 Februari, konteks strategisnya telah berubah secara radikal. Indonesia perlu mengevaluasi ulang posisinya, bukan karena anti-AS, bukan karena pro-Iran, tetapi karena kepentingan nasional Indonesia sendiri menuntut kita untuk tidak terjebak dalam perang orang lain.

Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan." Serangan militer tanpa mandat multilateral terhadap negara berdaulat, yang menewaskan anak-anak di sekolah, adalah bentuk penjajahan yang paling telanjang. Jika Indonesia diam, apalagi jika Indonesia menjadi bagian dari struktur militer yang dipimpin oleh pelaku serangan, maka kita bukan lagi Indonesia yang didirikan di atas prinsip anti-penjajahan.

Kita hanya Indonesia yang mengaku anti-penjajahan. Dunia setelah 28 Februari 2026 akan semakin dinamis. Indonesia harus memutuskan: apakah kita akan menjadi bagian dari solusi, atau justru menjadi legitimasi bagi masalah?

Sumber: https://www.kompas.com/global/read/2026/03/01/121754470/serangan-as-dan-israel-ke-iran-prediksi-ke-depan-dan-pelajaran-untuk?page=all#page2.

Penulis : Arif Darmawan
Editor : Wisnubrata